fokuskaltim.co - Pemprov Kaltim terus komitmen membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetitif, andal dan profesional. Karenanya, Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi mendorong para ASN untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya diantaranya mengikuti jenjang pendidikan Sarjana.

 "Jangan pernah berhenti belajar, karena gelar yang kita terima itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kapasitas, karena itu jangan berhenti belajar," ungkapnya saat memberikan arahan pada Penyerahan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kaltim tentang Pencantuman Gelar Pendidikan bagi PNS di Lingkungan Pemprov. Kaltim yang dilaksanakan secara daring, Senin (23/5).

 Hadi mengatakan ada yang bergelar Doktor tapi kapasitas belum Doktor. Ini pernah dirinya temukan.

 "Banyak diantara kita gelar Doktor tidak linier dengan kapasitas dirinya,"tuturnya.

 Hal yang paling penting baik Sarjana, Magister atau Doktor yang disandang betul-betul dipelajari dengan sebaik-baiknya.

 "Banyak-banyak belajar yang membuat kita, ketika dicantumkan gelar Magister atau Doktor ketika orang melihat pantas,"ucapnya.

 Bahkan sebutnya, ada orang gelarnya sarjana ketika mengisi seminar aktifitas di tengah masyarakat mereka menganggap Doktor karena kapasitas dan pengetahuannya.

 Baik Doktor, Magister maupun Sarjana harus menjadi panutan di tengah masyarakat. Selain itu kemampuan lain yang harus dimiliki adalah kemampuan manajemen.

 Sementara, Kepala BKD Kaltim Diddy Rusdiansyah dalam laporannya mengatakan banyak ASN yang tidak bisa mencantumkan gelarnya.

 Penyerahan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kaltim tentang Pencantuman Gelar Pendidikan bagi PNS di lingkungan Pemprov merupakan pembuktian pengembangan karir ASN.

 "Kita bagikan saat ini adalah 50 SK,"ucapnya.

 Pihaknya juga telah melakukan pemutihan pada 189 orang untuk pencantuman gelar. Dari 149 guru yang diusulkan hanya 104 saja dan sisanya 45 masih belajar. Kemudian non guru dari 115 orang yang diusulkan 90 dan 25 masih proses belajar

 "Dari 104 orang ditambah 90 berarti ada 194 usulan,  yang baru selesai 85 orang atau (49,81 persen) sisanya 56 persen belum," ungkapnya.

 Harapan kepada PNS yang telah diberikan persetujuan pencantuman gelar pendidikan, dapat meningkatkan profesionalitasnya dalam melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah sehingga secara langsung dapat berkontribusi aktif mendukung program-program strategis Pemerintah Daerah. (ADV/KOMINFOKALTIM)