fokuskaltim.co - Ketua Panitia Khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur tahun 2020 Faizal Rachman mendorong pendistribusian anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar diberikan secara merata.

Faizal mengatakan, terdapat lebih dari 1000 jumlah koperasi di Kutim namun belum dapat dipastikan berapa angka yang masih aktif.

“Belum bisa dipastikan berapa koperasi yang aktif saat ini, hal itu dikarenakan Dinas Koperasi keterbatasan dana anggaran sehingga tidak dapat memverifikasi langsung ke lapangan” ucap Faizal Rachman kepada Insitekaltim.com usai mengikuti rapat Pansus LKPJ tahun 2020 dengan Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif di Ruang Hearing Gedung DPRD Kawasan Bukit Pelangi pada Kamis 15/4/2021.

Kondisi Rapat Pansus LKPJ tahun 2020 dengan Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif di Ruang Hearing, Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta pada Kamis (15/4/2021)

Ketua Komisi B itu juga menyampaikan akan merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten agar lebih memperhatikan pembagian anggaran ke setiap OPD.

“Jangan sampai ada lagi Dinas-Dinas yang tidak mendapatkan anggaran secara merata, gimana mau membangun kemajuan ekonomi kalau menjalankan operasional nya saja sulit. kecuali yang memang ada peraturan perundang-undangannya” tambah Faizal.

Diketahui dari hasil rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur tahun 2020, Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif mengatakan standart memenuhi kebutuhan operasional sebesar 8 Miliar namun anggaran yang diterima di tahun 2020 tidak terpenuhi.

Menurut Faizal, Diskop UKM dan Ekonomi Kreatif membutuhkan dukungan dalam bentuk anggaran. pasalnya anggaran yang diberikan tidak cukup untuk mengerahkan Satgas untuk turun kelapangan mengecek koperasi yang aktif dan sehat.