Top Picks
18 Perpustakaan Balikpapan Sudah SNP dan Terakreditasi Nasiruddin Tegaskan Pentingnya Perda Bantuan Hukum Guna Tingkatkan Keselamatan dan Kenyamanan Mudik Masyarakat Bupati Ardiansyah Secara Langsung Pimpin Apel Pasukan Operasi Ketupat Tahun 2024 DPTPH Kaltim Bantu Pengembangan Tanaman Pangan di Kutim Kades Teluk Pandan Ancam Ikut Jika Kampung Sidrap Masuk Bontang Polisi Tangguhkan Penahanan Anggota PPS Desa Sangatta Utara, Pertimbangan Sedang Hamil dan Kooperatif.

Rapat Komis C Bahas Utang Ratusan Miliar Pemkab Kutim

fokuskaltim.co - Pemerintah Kutai Timur (Kutim), memiliki tunggakan utang, termasuk kepada sejumlah kontraktor proyek hingga ratusan miliar rupiah di tahun 2020, dan anngkanya disebutkan berkisar Rp 500 miliar.

Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kutim, Ramadhani mengukapkan utang Pemkab Kutim berdasarkan data yang didapatkan lembaganya, hutang tunda bayar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mencapai Rp 500 miliar.

“Nominal utang macam-macam, kemarin ada kita catat beberapa. Kalau untuk 2020 sisa utang di Dinas PU itu Rp 60 miliar, kurang lebih. Terus tanah kurang lebih Rp 99 miliar, multiyears kurang lebih Rp 273 miliar. Keseluruhan kurang lebih Rp 500 miliar yang harus diselesaikan pemerintah,” jelas Ramadhani, belum lama ini.

Dalam menyelesaikan tunggakan tersebut, Politisi PPP ini mengaku telah mengadakan rapat bersama dengan dinas yang dibawahi Komisi C DPRD Kutim. Yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pertanahan.

“Kita kordinasi kerja yang dibawahi Komisi C membahas terkait masalah-masalah yang terjadi di 2020 hingga penyelesaiannya di 2021. Utang, terutama kami di Komisi C utang multiyears, Insyaalah bagaimana utang multiyears di 2021 akan dibayarkan sesuai dengan progress pekerjaan yang telah selesai,” jelas Ramadhani.

Untuk melanjutkannya, kata Ramadhani, mungkin diselesaikan oleh pemerintahan daerah yang terpilih di Pilkada 2021 usai dialntik nanti. Ia juga menyinggung terkait dengan Tol Laut, yakni pembangunan Pelabuhan Laut Kenyamukan Sangatta yang erat kaitannya pembebasan lahan dengan tunggakan pemerintah daerah.

Dalam hal tersebut, Ramadhani mengatakan, mendukung program Dishub Kutim dalam mewujudkan Pelabuhan Laut Kenyamukan yang menjadi salah satu rute tol laut Nasional. (Adv).

Baca Juga