Ditulis Oleh Ardhan Ahmad

Kutai Timur- Riuh rendah dukungan kepada bakal Calon Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai terasa. Sejumlah figur dari Partai Politik bahkan sudah menabuh genderang pertarungan Bupati (Pilkada) Kutim.

Adalah Mahyunadi, Ardiansyah Sulaiman dan Abdal Nanang. Ketiga tokoh politik di Kutim ini terang-terangan siap menjadi Calon Bupati. Mahyudin dengan perahu Golkar, PAN, PKB, Ardiansyah Sulaiman dengan dukungan PKS, Demokrat dan Berkarya, serta Abdal Nanang yang konsisten memilih jalur independen.

Mahyunadi menjadi yang pertama mendapatkan legitimasi dari dukungan Golkar, PAN dan PKB, melalui rekomendasi yang diserahkan pada pertengahan bulan Juli lalu. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ketiga Partai tersebut telah mendaulat Mahyunadi sebagai Calon Bupati yang akan berpasangan dengan H.Kinsu sebagai Wakil Bupati.

Tetapi tidak hanya Mahyunadi yang sudah memastikan tiket Pilkada. Ardiansyah Sulaiman yang menggandeng Kasmidi Bulang sebagai wakil ikut menyusul, mantan Bupati dan Wakil Bupati Kutim itu mengantongi rekomendasi dari Partai PKS, Demokrat dan Berkarya untuk maju sebagai Calon Bupati Kutim.

Mesti telah mendapatkan rekomendasi dan memenuhi syarat dari 8 kursi yang telah ditetapkan, namun Mahyunadi dan Ardiansyah Sulaiman belum secara resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim sebagai Calon Bupati Kutim, kemungkinan keduanya masih menunggu dukungan dari beberapa Partai lain.

Yang selanjutnya Abdal Nanang, mantan Ketua DPRD Kutim priode pertama itu jauh hari sudah mengumpulkan dukungan untuk maju jalur perseorangan. Abdal yang berpasangan dengan Rusmiati sejak bulan Februari lalu telah menyerahkan berkas dukungan warga sebanyak 25.635 dari 18 Kecamatan.

Persyaratan Abdal Nanang sebagai Calon Bupati dari jalur perseorangan tidak berjalan mulus, hasil verifikasi faktual (verfak)  KPU yang dilakukan pada pekan  lalu hanya 12.701 yang memenuhi syarat. Setalah 6 hari masa perbaikan yang diberikan KPU tim pemenangan Abdal Nanang kembali menyerahkan sebanyak 23.175 berkas dukungan yang kembali akan menjalani verfak pada bulan Agustus ini.

Selain ketiganya masih ada tokoh lain yang santer untuk ikut bertarung menjadi KT 1 atau KT 2 seperti Awang Ferdian Hidayat, Ismail, Imam Hidayat, dan Yusuf T Silambi, mereka masih berpeluang untuk mendapatkan tiket dari Partai yang belum mengeluarkan rekomendasi untuk kandidat Calon Bupati Kutim.

Dari 10 Parpol yang memiliki perolehan kursi di DPRD Kutim hanya tersisa 4 yang belum mengeluarkan rekomendasi masing-masing PPP, Nasdem, PDIP, serta Gerindra. Berdasarkan  pemilihan Legislatif 2019 hanya perahu PPP yang bisa berlayar tanpa koalisi. PPP meraup 9 kursi dari total 40 kursi DPRD Kutim.

Sembilan parpol lainnya yang mendapatkan kursi dibawa 20 persen suka tidak suka harus berkoalisi untuk membangun perahu bersama menuju Pilkada Kabupaten yang dikenal dengan Tambang Batu Bara.

Terlepas dari lobi koalisi partai dan figur yang akan bertarung, saya  berpendapat beberapa program yang ditawarkan sejumlah kandidat masih bersifat populis, tidak menyentuh akar persoalan, sehingga sulit menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Konsep matang solusi tentang persoalan yang ada di Kutim belum tergambar jelas. Seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA), korupsi, transparansi, konflik lahan serta defisit anggaran.

Belum lagi para kandidat ini harus mengembalikan kepercayaan masyarakat  tentang Kepala Daerah yang bersih pasca tertangkapnya Bupati sebelumnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejatinya pesta demokrasi di Kutim ini mesti menjadi cikal bakal munculnya perbaikan di Kutim kedepannya.

Dana Pilkada yang begitu besar jangan sampai mubasir dengan kurangnya kepedulian masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi di Kutim.Tidak hanya saya, mungkin semua masyarakat Kutim diluar sana mengharapkan Pilkada ini berjalan baik dan damai, hingga terpilihnya seorang pemimpin yang benar-benar membawa daerah ini menjadi lebih maju kedepannya.