Top Picks
Kaltim Tuan Rumah Rakornas Kearsipan 2024 Perjuangan DBH Sawit, DPRD Kutim Sambut Positif Gerakan Bersih Pantai Kumpulkan 1,52 Ton Sampah Wabup Kasmidi Resmi di Tutup Kejurprov Taekwondo Senior Kaltim dan Kejuaraan Kutim Taekwondo Open Championship 2023 se-Kaltim TOT Wasit Bridge Dispora Kaltim Diikuti 50 Peserta Hari Pangan Sedunia, Pemkab Berau Gelar Festival Kuliner Lokal

Pembangunan Harus Terarah, Bukan Sekadar Dokumen

fokuskaltim.com - Anggota DPRD Kalimantan Timur, La Ode Nasir, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029.

 

Dimana La Ode menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen daerah dengan perencanaan nasional agar pembangunan berjalan optimal dan terukur.

 

Dalam pernyataannya, La Ode Nasir terlebih dahulu mengapresiasi capaian Pemprov Kaltim atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Ia menilai bahwa penyusunan RPJMD adalah fondasi penting bagi arah kebijakan daerah.

 

“Kami mengapresiasi tersusunnya RPJMD ini dan berharap dokumen ini mampu meningkatkan pelayanan publik secara nyata,” ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

 

Namun, ia mengingatkan bahwa RPJMD tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata. Ia mendesak agar dokumen perencanaan lima tahunan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta rencana strategis lainnya, sehingga sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah dapat tercapai. Menurutnya, keselarasan itu penting agar alokasi anggaran dan pelaksanaan program bisa lebih efisien dan berdampak langsung ke masyarakat.

 

La Ode juga menyoroti bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama. Tidak cukup hanya cerdas secara akademik, SDM Kaltim juga dituntut memiliki karakter dan integritas yang kuat.

 

“Kami ingin SDM Kaltim tidak hanya pintar, tapi juga berakhlak dan berintegritas,” ujarnya, menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam semua jenjang pembangunan manusia.

 

Tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian penting. La Ode meminta agar seluruh pelaksanaan program dalam RPJMD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dievaluasi secara berkala. Ia mengingatkan bahwa tanpa evaluasi dan pengawasan, arah pembangunan bisa kehilangan pijakan.

 

“RPJMD ini harus menjadi kompas arah pembangunan, bukan hanya dokumen formalitas. Evaluasi berkala sangat penting agar program berjalan tepat sasaran,” tegasnya.


(Adv/DPRDProvKaltim)

Baca Juga