fokuskaltim.com - Munculnya informasi tentang maraknya praktik prostitusi di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai keprihatinan dari Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi Gerindra, Baharuddin Muin.

 

Ia menilai bahwa keberadaan pekerja seks komersial (PSK) di daerah strategis nasional ini bisa menjadi ancaman serius apabila dikoordinasi oleh pihak tertentu.

 

Pernyataan Baharuddin muncul menyusul laporan terbaru dari Penajam Paser Utara (PPU) yang menyebutkan bahwa dua perempuan diduga PSK diamankan oleh Satpol PP di wilayah yang tak jauh dari area pengembangan IKN. Legislator dari daerah pemilihan Paser–PPU ini mengingatkan bahwa jika praktik ini tidak segera dihentikan, maka akan berdampak buruk bagi moralitas masyarakat sekitar.

 

“PSK marak di sekitar IKN, harapan kita janganlah. Nah, yang jadi masalah ini kalau ada yang koordinir. Tapi kalau masuknya itu sendiri-sendiri atau perorangan, saya kira ini enggak terdeteksi,” jelas Baharuddin.

 

Menurutnya, masuknya PSK secara individu lebih sulit dideteksi, namun keberadaan jaringan atau pihak yang mengorganisir justru lebih berbahaya dan harus segera ditindak tegas.

 

Lebih lanjut, Baharuddin menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi persoalan ini. Ia menegaskan bahwa pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada Satpol PP, melainkan harus melibatkan aparat desa, RT, serta warga sekitar.

 

“Tempat-tempat yang terdeteksi itu harus dirazia sama Satpol. Tapi bukan cuma Satpol saja, termasuk kepala desa, dusun, RT, dan masyarakat juga harus ikut peduli,” katanya.

 

Sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra yang juga tergabung dalam Badan Kehormatan (BK) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Baharuddin menegaskan bahwa isu sosial seperti prostitusi harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa kawasan IKN semestinya menjadi contoh pembangunan yang beretika dan beradab, bukan justru dikelilingi oleh praktik sosial yang menyimpang.

(Adv/DPRDProvKaltim)