Top Picks
Memasuki Musim Kemarau 2022, Daerah di Kaltim Diperkirakan Bersifat Normal Disdukcapil Kutim Raih Juara Stand Favorit Pada Pekan Raya Expo 2023 Santunan Uang Duka Karena Covid-19 Berlanjut di 2022 Genjot Infrastruktur, Pemkab Berau Gelontorkan Rp 63 Miliar di Segah Jajal Pisang Goreng, Mas Menteri Terpukau 4 Hal Tentang Pulau Derawan Izin Belajar PNS Kini Lebih Ringan, PPPK Belum Terakomodasi

DPRD Kaltim Apresiasi Dukungan Anggaran Pusat untuk Pendanaan PPPA

fokuskaltim.com - Rencana pemberian pendanaan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI untuk Kalimantan Timur mendapat sambutan hangat dari Anggota DPRD Kaltim, Subandi. Diumumkan usai pertemuan antara Pemprov Kaltim dan Kementerian PPPA pada Sabtu (10/05/25), pendanaan ini ditujukan untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tujuh kabupaten. Subandi menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan sosial yang masih membayangi kelompok rentan di daerah.

 

Menurut Subandi, dukungan anggaran dari pusat dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak-anak, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan layanan sosial. “Bagus itu, kami support. Nantinya akan dianggarkan khusus untuk kegiatan pembinaan di daerah. Ini langkah yang positif, dan tentu kami mendukung penuh,” kata Subandi saat diwawancarai di Samarinda.

 

Pendanaan ini tidak hanya menjadi peluang fiskal, tetapi juga momentum untuk memperluas cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial. Subandi menilai bahwa dana tersebut harus difokuskan pada kegiatan yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, perlindungan hukum, hingga rehabilitasi sosial. “Kalau ini dikelola dengan baik, saya yakin dampaknya akan terasa langsung di masyarakat,” ujarnya.

 

Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah. Menurutnya, jika peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat diperkuat, maka ketahanan sosial akan ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan inklusif yang tidak meninggalkan kelompok rentan.

(Adv/DPRDProvKaltim)

Baca Juga