Top Picks
Program Motor Operasional RT di Kutim Berlanjut, 56 Unit Resmi Disalurkan ke Teluk Lingga 84 Ribu Pendaftar BKT 2022 Tunggu Verifikasi Dampak Wabah PMK, Jelang IdulAdha Prediksi Harga Sapi Naik Iduladha 1446 H, Wagub Seno Aji Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Teladani Makna Kurban Wakil Ketua DPRD Kaltim Sebut Sektor Batu Bara Dongkrak Perekonomian Kunjungan Sambaliung, Pjs Bupati Berau Minta Tingkatkan Pelayanan Publik

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Kunci Sukses Pembangunan Daerah

fokuskaltim.com - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa sinergi yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kekompakan dan keharmonisan antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif), yang masing-masing memiliki peran vital dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

 

Hasanuddin menegaskan bahwa sebuah atmosfer kemitraan yang saling menghargai dan menunggu satu sama lain sesuai kewenangan sangat diperlukan untuk suksesnya pembangunan di Kalimantan Timur, yang dikenal juga dengan nama Benua Etam.

 

“Kita ingin menciptakan atmosfer kerja yang harmonis, seimbang, dan saling menguatkan. Tidak ada dominasi. Semua saling melengkapi sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing,” ujar Hasanuddin dalam pernyataannya.

 

Sebagai contoh konkret dari pentingnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif, Hasanuddin mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara tim perangkat daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Ia menekankan bahwa salah satu elemen penting dalam proses tersebut adalah memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

 

“Pokok-pokok pikiran DPRD itu adalah suara rakyat. Mereka lahir dari proses reses, kunjungan lapangan, forum diskusi, dan Musrenbang dari tingkat desa hingga provinsi. Semua aspirasi tersebut harus diakomodir secara transparan dan akuntabel,” lanjut Hasanuddin. (Adv/DPRDProvKaltim)

Baca Juga