Top Picks
Fraksi Golkar DPRD Kutim Ajak Stakeholder Manfaatkan Momentum Guntur Dorong Optimalisasi Pajak Alat Berat di Kaltim Tumbuhkan Minat Baca Anak, Disputakar Gunakan Program Wisata Edukasi Bupati Jalan Sehat Bersama Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Berau Hadiri Wisuda , Asisten III Berharap Alumni UMB Kembangkan Potensi Berau Serap Aspirasi Warga Melalui Reses Tahun Sidang 2020

DPRD Desak Pemprov Kaltim Tinjau Ulang Usia Program Gratispol

fokuskaltim.com - Harapan untuk meraih gelar pascasarjana tanpa dibatasi usia kembali mencuat di Kalimantan Timur. Suara ini datang dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang secara terbuka mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meninjau ulang aturan pembatasan usia dalam program beasiswa pendidikan gratis S2 dan S3 yang diusung Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

 

Program beasiswa ini dikenal dengan nama Gatispol—akronim dari Gratis, Tuntas, dan Pola Linier—merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Rudy-Seno. Namun, sejak diluncurkan, muncul kritik terkait pembatasan usia penerima yang dianggap kurang inklusif. Darlis menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terpinggirkan hanya karena faktor usia.

 

“Tentu kita bisa memahami ini masih tahun pertama. Tapi ke depan, batasan usia untuk program S2 dan S3 perlu dikoreksi,” ujarnya saat ditemui di Samarinda.

 

Menurut Darlis, banyak masyarakat yang baru mendapatkan kesempatan atau kesiapan untuk melanjutkan studi pascasarjana di usia yang tidak lagi muda. Jika aturan ini tetap diterapkan, maka banyak potensi sumber daya manusia yang bisa terabaikan.


Darlis juga menyoroti posisi dilematis yang kini dihadapi Gubernur Rudy Mas’ud. Di satu sisi, ia harus melanjutkan program-program warisan pemerintahan sebelumnya yang sudah terlanjur dialokasikan dalam APBD, sementara di sisi lain, ia harus merealisasikan janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat.

 

“Ini bukan hal mudah. Tapi tanggung jawab moral dan politik ada di sana. Kalau tidak ada keseimbangan, yang rugi tetap masyarakat,” tambahnya.

 

Masalah utama, menurut Darlis, terletak pada keterbatasan anggaran. Namun, ia yakin bahwa jika prioritas pembangunan lebih difokuskan pada pendidikan, maka dampak jangka panjangnya akan jauh lebih besar daripada sekadar penghematan jangka pendek.

 

“Tahun pertama bisa dimaklumi sebagai masa transisi. Tapi tahun kedua harus ada pelonggaran,” tegasnya, mengisyaratkan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tanpa batasan usia yang kaku.

 

Menutup pernyataannya, Darlis berharap agar pada tahun kedua masa jabatan ini, Gubernur Rudy Mas’ud dapat mengarahkan program beasiswa secara lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv/DPRDProvkaltim)

Baca Juga