fokuskaltim.com - Dalam upaya melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyerukan perlunya pendidikan seks sejak usia dini. Pernyataan ini disampaikan Damayanti dengan nada tegas namun penuh keprihatinan, menggarisbawahi pentingnya kurikulum yang tidak hanya berbicara tentang anatomi, tetapi juga relasi sehat, batasan tubuh, dan cara melawan situasi berbahaya.

 

“Ini bukan lagi hal yang tabu, ini keharusan,” ujar Damayanti saat ditemui di Samarinda.

 

Ia menekankan bahwa pendidikan seks harus diperkenalkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terus berlanjut hingga SMA, untuk memberikan bekal kepada anak-anak dalam melindungi diri mereka dari pelecehan.

 

“Ini bukan sekadar tentang anatomi. Ini tentang memberi anak-anak keberanian dan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri,” tegasnya.

 

Menurut Damayanti, data yang menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak boleh diabaikan. Ia menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan seks yang dirancang secara tepat dapat menjadi tameng awal untuk mencegah kekerasan, dengan fokus pada penguatan pemahaman anak tentang hak atas tubuh mereka sendiri.

 

“Kalau ini bisa diterapkan, kita bicara tentang generasi yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih aman,” tambahnya.

 

Namun, Damayanti menyadari bahwa mewujudkan kurikulum ini tidak bisa dilakukan sendirian. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mengingat pengelolaan jenjang pendidikan di Kaltim dibagi antara keduanya. PAUD hingga SMP berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten/kota, sementara SMA berada di bawah pemerintah provinsi.

 

“Sinergi itu mutlak,” katanya, mengisyaratkan perlunya kerjasama lintas tingkatan pemerintahan untuk memastikan keberhasilan program ini.

Sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Damayanti juga mendorong langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif ini.

 

Ia berharap DPRD dapat memberikan payung hukum yang kuat untuk mewujudkan pendidikan seks sebagai bagian dari kurikulum wajib. “Kita tidak ingin ini hanya menjadi diskusi di ruang rapat. Harus ada kebijakan yang jelas untuk memastikan anak-anak terlindungi,” ujarnya. (adv/DPRDProvkaltim)