Fokuskaltim.com –Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas soroti minimnya tenaga kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik, khususnya di instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Masih banyak OPD yang hanya memiliki operator untuk menjalankan fungsi-fungsi teknis. Ini sangat menghambat kinerja mereka,” ujar Sayid Anjas dalam keterangannya kepada media, belum lama ini.

Salah satu contoh adalah Dinas Koperasi dan UMKM, yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Namun, instansi ini justru kekurangan tenaga kerja yang memadai untuk mendukung tugasnya.

“Keluhan tentang keterlambatan pelayanan sering muncul karena kurangnya tenaga teknis. Ini harus menjadi fokus pemerintah untuk segera ditangani,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kutim siap mendukung pengalokasian anggaran tambahan jika masalah ini disebabkan keterbatasan dana. Termasuk, kata Anjas, penyediaan insentif yang memadai bagi para pegawai.

“Kalau anggaran menjadi kendala, DPRD siap menambahkannya. Jangan sampai pelayanan publik terganggu hanya karena kekurangan pegawai atau insentif yang kurang memadai,” tambahnya.

Anjas menutup dengan mengingatkan bahwa pelayanan publik yang cepat dan berkualitas merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD.

“Pelayanan yang optimal adalah wujud tanggung jawab kita kepada masyarakat. Ini harus menjadi prioritas demi kenyamanan dan kepuasan publik,” tandasnya. (adv)

views 478