Fokuskaltim.com - Dalam Rapat Paripurna ke-20 masa sidang 2024-2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024). Anggota Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutai Timur, Mulyana nyampaikan pandangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Fraksi menggarisbawahi pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti agribisnis, pariwisata, dan efisiensi retribusi. Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki potensi besar untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Optimalisasi PAD harus diarahkan pada sektor potensial seperti agribisnis, pariwisata, dan peningkatan efisiensi retribusi daerah,” tegas Mulyana.

Selain itu, Fraksi GAP juga mendesak pemerintah daerah untuk memangkas belanja yang kurang produktif dan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Mulyana menekankan bahwa alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat.

“Efisiensi belanja operasional penting dilakukan agar dana lebih banyak dialokasikan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi GAP turut mengingatkan agar belanja modal, terutama untuk proyek infrastruktur, dievaluasi secara ketat. Proyek yang diajukan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan proyek-proyek belanja modal,” tambahnya.

Salah satu poin krusial lainnya adalah usulan untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Fraksi GAP mendorong eksplorasi sumber pendapatan alternatif guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kemandirian fiskal perlu ditingkatkan dengan menggali potensi pendapatan alternatif, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat,” kata Mulyana.

Di akhir penyampaiannya, Mulyana berharap pandangan dan masukan dari Fraksi GAP dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan APBD 2025, sekaligus menjadi langkah konstruktif untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kutai Timur.

“Kami berharap masukan ini diterima sebagai bahan pertimbangan demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya. (adv)

 

 

 

 

 

 

views 461