Top Picks
Veridiana Huraq Wang Pimpin RDP Pansus Bahasa Bersama Kantor Bahasa Provinsi Kaltim Perpustakaan Smansa Tanah Grogot Jalankan Program Sahabat Perpustakaan DPPA Kutim Gelar Rapat Bersama Dengan Perangkat Daerah Terkait Laporan Susunan RAD KLA Jurnalis Waspadai Gelombang Hoaks Jelang Politik 2024 BI Kaltim Imbau Masyarakat Berhati-Hati Terkait QRIS Palsu Syafranuddin : Pustakawan Memiliki Andil Besar Dalam Aktivitas Sebuah Perpustakaan

Faizal Dorong Transparansi ABPD Kutim, Maksimalkan Pelaksanaan Program

Fokuskaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyoroti rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang pada triwulan ketiga baru mencapai 29,47 persen.

Maka mengenai hal tersebut, ia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan serapan anggaran tersebut.

“Kami khawatir dengan rendahnya penyerapan APBD hingga triwulan ketiga yang hanya mencapai 29,47 persen,” ujar Faizal Rachman, belum lama ini kepada awak media.

Ia menyebutkan, bahwa Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) DPRD Kutim telah mencermati pelaksanaan APBD 2024 dan meneliti dokumen Perubahan APBD 2024 yang baru saja diterima dari Pemerintah Kutai Timur. Adapun APBD Kutim mengalami peningkatan dari Rp9,1 triliun menjadi Rp14 triliun dalam anggaran perubahan tahun 2024.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi ini harus ditindaklanjuti dengan kerja keras agar pelaksanaan APBD 2024 dapat berjalan sesuai target, guna mengurangi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).

“Kami berharap Pemerintah Kutai Timur dapat mempercepat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan,” ucapnya.

Dengan kenaikan APBD dari tahun ke tahun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran juga berdampak pada tingkat pengangguran terbuka yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.

“Realisasi APBD berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan,” ungkapnya.

Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, ia memperkirakan bahwa kemungkinan besar anggaran Rp14 triliun tidak akan terserap seluruhnya. 

“Kami meminta pemerintah untuk memberikan penekanan serius kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat bekerja lebih keras dan memaksimalkan penyerapan anggaran di instansi masing-masing,” pungkasnya. (adv)

 

 

 

 

 

 

 

views 671

Baca Juga