Fokuskaltim.co – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, turut hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pembahasan terkait indeks kerawanan sosial masyarakat, yang berlangsung di Kantor Komandan Militer (Kodim) 0909 Sangatta. Selasa, (29/5/2024).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ardiasnyah menyebutkan persoalan mengenai tapal batas kewilayahan antara Kutim dengan Kabupaten Berau yang hingga saat ini masih dalam tahap proses penyelesaian oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kalau Kutim dengan Kota Bontang sudah clear, tinggal Berau yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk tapal batas desa yang sampai ini terus kita upayakan. Belum lama ini Kabag pemerintahan juga sudah mengundang seluruh Camat dan kepala desa, untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Ardiansyah. 

Lebih lanjut, ia juga mengatakan terkait penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar di Kutim terutama di daerah-daerah yang hingga kini belum sepenuhnya merasakan program pembangunan pemerintah.

Seperti, pembangunan sarana dan prasana penunjang aktifitas sosial masyarakat.

“Mulai dari peningkatan jalan, penyediaan air bersih, penerangan dan kebutuhan dasar lainya. Dan masalah ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga menyoroti mengenai Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya, yang mana Kutim menjadi salah satu jalur distribusi dalam mengedarkan barang haram tersebut ke berbagai wilayah di Indonesia Timur.

“Salah satu langkah kita selain terus meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat, yakni  secara struktur kita sedang berupaya meningkatkan BNK kita menjadi BNNK, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan kantor sebagai bagian dari persiapan tersebut,” tandasnya. (ADV)

Views 578