fokuskaltim.com - RBXperience 2023 yang dilaksanakan Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB menggelar enam kelas coaching clinic. Salah satunya adalah penguatan RB tematik pengendalian inflasi.

Pada coching clinic ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni didaulat menjadi narasumber. Sekda Sri memberikan materi terkait upaya yang telah dilakukan Pemprov Kaltim dalam menekan inflasi di daerah.

Coaching Clinic Penguatan RB Tematik Pengendalian Inflasi ini dimoderatori Andi Rahadian dari Kementerian PANRB, menghadirkan Inspektur II, Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Ucok Abdul Rauf Damenta.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel Norzain akhmad Yani juga memaparkan berbagai pengalaman kegiatan tim pengendalian inflasi daerahnya.

Sekda Sri Wahyuni memberikan berbagai pengalaman tentang pengendalian inflasi. Provinsi Kaltim merupakan bukan penghasil komoditas untuk kebutuhan pokok, dimana 40 persen bahan pangan didatangkan dari luar Kaltim.

"Walaupun demikian Provinsi Kaltim tetap menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pangan, keterjangkauan harga, distribusi pangan serta melakukan kerja sama dan komunikasi yang efektif itu yang bisa kita lakukan," jelas Sekda Sri Wahyuni di Room Uluwutu, Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1, Nusa Dua-Bali, Selasa (5/12/2023).

Sri Wahyuni menambahkan penyumbang inflasi adalah cabai dan beras. Kemudian komponen lainnya adalah angkutan udara, perhiasan emas juga menjadi bagian. Kemudian ada peningkatan daya beli, perekonomian masyarakat Kaltim semakin membaik, ditambah dengan momentum pembangunan IKN.

"Karena permintaan tinggi, tentu supply-nya juga harus tersedia dengan baik dan itu menjadi tantangan kita di Kaltim saat ini," terangnya.

Sri Wahyuni juga memaparkan upaya-upaya untuk penguatan ketahanan pangan ada lima hal yang menjadi rencana aksi dalam pengendalian inflasi yaitu terkait dengan perencanaan anggaran, peningkatan SDM, IT, inovasi dan juga pengawasan.

"Melalui SK Gubernur kita sudah menetapkan peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024. Isi dari peta jalan ini ada strategi untuk pengendalian inflasi yang berada di bawah 4 pilar, yaitu ketersediaan pasokan pangan, keterjangkuan harga, distribusi pasokan pangan dan komunikasi efektif," tandasnya. (Adv/Diskominfokaltim)