Fokuskaltim.co - Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Timur Timur (Kutim) telah dijadwal pada April 2020 mendatang. Namun rencana itu menuai polemik lantaran sejumlah pengurus Cabor perotes pelaksanaan Porkab yang hanya mengakomudir 8 Cabor.

Menegahi permasalahan tersebut, DPRD Kutim pun mengadakan heraing atau rapat dengar pendapat dengan menghadirkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebagai pelaksana dan KONI serta perwakilan pengurus cabor di Kutim.

Rapar mengenai penjelasan tentang pelaksanaan keiatan Porkab Kutim 2020 itu, dipimpin Ketua II DPRD Kutim Arfan. Sejumlah Angggota DPRD Kutim lainnya pun tutur serta dalam rapat yang digelar di ruang hearing Sekretariat DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Senin (24/2/2020).

Dalam hering tersebut, sejumlah pengurus cabor mempertanyakan agenda Porkab yang menelan anggaran Rp 5 miliar namun hanya mampu mempertandingkan 8 cabor. Mereka juga protes lantaran pengurus Koni Kutim disebut tidak melibatkan cabor dalam rapat persiapan dan pengambilan keputusan.

“Yang dilibatkan dalam mengabil keputudan justru kecamatan yang notabene-nya baru kemarin sore jadi camat,” ujar Ketua Harian Perbakin Kutim, Sarwono Hidayat.

Sementara itu, Wakil Sekretaris I Koni Kutim, Abdul Karim mejelasakan, penetapan 8 cabor disasari hasil monitoring di setiap kecamatan. Adapun anggaran sebesar 5 miliar dinilai hanya mampu mengakomodasi 8 cabor yang dipertandingkan.

Tak hanya KONI, Kadispora Kutim Basri dalam kesempatan itu juga turut memberi penjelasan. Dikatakannya, anggaran untuk pelaksanaan Porkab sebelumnya memang diusulkan sebesar 20 miliar. Ini dimaksdukan agar bisa mengakomudir semua Cabor yang ada. Namun belakang yang disetujui hanya  Rp10 miliar hingga terakhir diputuskan turun jadi Rp 5 miliar.

Menengahi permasalahan itu, selain Anggota DPRD seperti Agusriansyah, dr Novel dan Maswar Mansyur yang menyarankan agar pelaksanaan Porkab ditunda, sambil menunggu tambahan anggaran demi dapat mempertandingkan cabor lainnya. Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan yang berdasar pada hasil heraring juga menyarankan hal yang sama.

Politis Nadem ini meminta KONI dan Dispora untuk melakukan komunikasi ke bupati, agar bisa mengikutsertan cabor lain dalam Porkab serta memastikan adanya kemungkinan terjadinya penundaan jadwal pelaksanaan pekan olahraga Kebupaten Kutim perdana itu.