fokuskaltim.co - Media tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam pemerintahan. Pihak pemerintah membutuhkan peran media sebagai wadah untuk mensosialisasikan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat dan pihak media sendiri membutuhkan pemerintah sebagai sumber berita.

Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), DR Megandaru Widhi Kawuryan mengatakan sinergi antara pemerintah dengan media massa memang harus dijalin. Pemerintah sangat membutuhkan media yang berfungsi sebagai alat menyosialisasikan berbagai kebijakan publik dan pelayanan publik.

“Komunikasi pemerintahan tantangannya lebih besar karena menyangkut kebijakan publik. Namun pemerintah harus punya kekuatan untuk mengontrol komunikasi yaitu melalui media. Komunikasi penting bagi pemerintah. Banyak sekali kebijakan publik yang bagus namun tidak dijalankan karena komunikasi pemerintah yang buruk,” tuturnya saat mengisi webinar Masalah Media dan Kebijakan Pemerintahan Yang Efektif oleh MIPI, Sabtu (12/2/2022).

Lebih lanjut Megandaru menjelaskan, komunikasi pemerintah akan berkontribusi pada tata kelola yang baik. Media bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi yang memadai untuk masyarakat tentang program pemerintah.

“Kekuatan hubungan media dan pemerintah akan mempengaru hi kualitas hidup warga dan tentu akan berpengaruh pada kepercayaan warga pula. Media sebagai kontrol masyarakat atas kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Namun menurut Megandaru, saat ini masih kurangnya Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang berkompeten dalam komunikasi pemerintahan berbasis digital terutama di Pemerintahan Daerah, sambungnya menambahkan.

“Media komunikasi pemerintah berbasis digital belum maksimal digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. SDM yang ada belum memanfaatkan dengan baik, padahal realita dalam komunikasi pemerintah saat ini harus cepat tanggap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi,” imbuhnya. (*)