Fokuskaltim.co –  Melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Tiumur (Kutim) ke-28 terkait Penyampaian Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Senin (24/06/2024).

Sebelumnya, pandangan Fraksi Demokrat menjelaskan poin-poin penting diantaranya, agar Pemerintah Kutim berupaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perbaikan di Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Peningkatan Infrastruktur.

Secara langsung Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa Pemerintah Kutim telah berkomintmen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur untuk menjadikan skala prioritas.

“Dalam upaya pembangunan dan peningkatan perekonomian berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan bahkan sudah tepat sasaran. Tahun 2023, Pemkab Kutim mendapatkan bagi hasil deviden dari BUMD yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” terangnya.

Selanjutnya, terkait kewajiban atau utang Pemerintah Daerah yang juga menjadi sorotan Fraksi Demokrat, lanjut Ardiansyah, ia mengatakan persoalan tersebut akan segera diselesaikan. Pembayarannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan transparansi informasi publik agar mudah untuk diakses oleh masyarakat,” sambung Ardiansyah.

Anggota DPRD Kutim, Muhammad Amin mewakili Fraksi Demokrat juga menyinggung soal PAD Kutim yang dinilai tidak sesuai target. Dari angka PAD yang ditarget sebesar Rp787,53 miliar, namun realisasinya hanya mencapai Rp352,46 miliar, atau 44,76 persen saja.

"Maka publik perlu tahu, faktor peningkatan PAD karena dominan disumbang oleh BUMD dan Perusda atau tidak. Atau malah faktor lain yang lebih signifikan," ungkapnya

Mengenai hal tersebut, Fraksi Demokrat meminta pemerintah melakukan evaluasi lebih jauh, sehingga tidak hanya menunggu dari hasil kinerja BMUD dan Perusda saja. Melainkan dapat lebih dioptimalisasikan pada sektor pemungutan pajak daerah, retribusi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber pendapatan baru yang potensial bagi daerah,” imbuhnya. (ADV)

 

 

 

 

 

Views 566