fokuskaltim.co - Tingginya komitmen Gubernur Kaltim, H Isran Noor dan dukungan DPRD Kaltim dalam pengembangan perpustakaan, salah satu faktor yang membuat peluang perpustakaan di Kaltim bisa tambah baik sekarang ini dan kedepan.

Tingginya komitmen gubernur dan DPRD Kaltim tersebut, kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim, Muhammad Syafranuddin, dapat dilihat dari dukungan anggaran di APBD Kaltim dalam dua tahun terakhir.

"Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan APBD, DPK Kaltim dapat anggaran Rp39,7 miliar dan Tahun Anggaran 2023 (Murni) dapat alokasi anggaran Rp52,8 miliar. Suatu kenaikan yang signifikan uantuk dua bidang tugas besar yakni Perpustakaan dan Kearsipan," kata Ivan, demikian Muhammad Syafranuddin biasa disapa.

Anggaran yang dialokasikan di APBD Kaltim untuk DPK Kaltim, setiap tahunnya, dipergunakan untuk penambahan bahan bacaan untuk Perpustakaan di DPK Kaltim dan sebagian lagi dibagikan atau disumbangkan menambah koleksi buku di Perpustakaan Kabupaten/Kota hingga Perpustakaan di kecamatan di wilayah perbatasan Kaltim dengan Malaysia, tepatnya untuk di Kabupaten Mahakam Ulu, kemudian mengongkosi aneka peningkatan pelayanan, penggunaan teknologi, dan inovasi lainnya bagi pemustaka.

Faktor lain yang membuat Ivan optimis Perpustakaan di Kaltim berpeluang terus berkembang adalah regulasi dan kebijakan di Pemprov kaltim sudah mendukung pengembangan Perpustakaan, ditetapkannya Kaltim sebagai IKN.

"Dua faktor lainnya yang juga mendukung Perpustakaan akan berkembang kedepan adalah  mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Perpustakaan dan tingginya spirit staf/pustakawan di DPK Kaltim," ungkap Ivan.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pembangunan Perpustakaan di Kaltim, menurut Ivan, dapat dibagi tiga. Pertama; terbatasnya jumlah pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.

Kedua; Rendahnya kualitas pengelolaan Perpustakaan sekolah dan desa. Ketiga; adanya persepsi yang kurang positif pada saat pejabat/staf ditugaskan di Perpustakaan.

"Kendala yang ketiga ini, adanya persepsi yang kurang positif pada saat pejabat/staf ditugaskan di Perpustakaan di semua level pemerintahan, baik di pemerintahan provinsi, kabupaten/kota," ungkap Ivan yang mantan Karo Humas Pemprov Kaltim.

"Saya sendiri terus menerus memotivasi teman-teman agar terus bersemangat dalam bekerja, jangan rendah diri, karena kita di DPK ini juga melayani ribuan orang yang memerlukan jasa Perpustakaan dan buku-buku. Kita punya segmen tersendiri yang harus kita layani. Semua orang yang dapat ke Perpustakaan pasti akan ingat kita apa bila kita melayani mereka dengan senyum," ucapnya.

Terus terang Ivan menjelaskan, luasnya wilayah Kaltim, termasuk luas wilayah kabupaten di Kaltim dan terbatasnya anggaran masing-masing kabupaten/kota, pembangunan bidang Perpustakaan yang masuk rumpun sektor Pendidikan, minimalis sekali.

"Pembangunan Perpustakaan yang representatif, memang belum jadi prioritas," ucapnya.

Menurut Ivan, mengatasi kendala terkait dengan sumber daya manusia Perpustakaan, mau tidak mau, jumlah pegawai yang perlu diikutkan dalam pelatihan dan bimbingan-bimbingan teknis agar kapasitasnya, perlu diperbanyak.

"Untuk dapat SDM yang mumpuni di Perpustakaan, pilihannya lebih pada mencetak dari pegawai yang sudah ada. Kalau menunggu ada formasi penerimaan PNS jenjang S-1 atau Diploma Perpustakaan, nyaris tak ada," ucap Ivan. (adv/dpkkaltim)