fokuskaltim.co - Kutai Timur (Kutim) adalah daerah berkembang yang kaya akan sumber daya alam. Sayangnya, dengan sekira 297 desa dari 18 kecamatan, kebupaten tersebut belum memiliki bandar udara (bandara) yang mampu melayani masyarakat umum dengan terbuka.

Hal itu amat disayangkan oleh Ketua Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim, Asmawardi. Sebab, potensi ekonomi yang besar di Kutim akan tertinggal dengan daerah lain, hanya lantaran tak memiliki bandara umum.

Adapun lokasi yang sangat memerlukan bandara, menurut Asmawardi, adalah di kawasan Maloy. Itu sebab lokasi tersebut merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Artinya, tempat itu dipilih sebagai wadah untuk mengambangkan ekonomi dengan skala nasional.

“Saya ingin ada bandara di kawasan Maloy. Nanti setelah Pilkada Kutim 2020, siapapun yang terpilih menjadi bupati, besar harapan saya agar usul ini diseriusi hingga terealisasi,” ungkap lelaki yang karib disapa Adi ini.

Dia meyakini, akan banyak pertumbuhan pariwisata dan berbagai jenis usaha yang mengikuti. Karena akses yang mudah itu.

“Bakal banyak pembangunan hotel-hotel. Orang akan berlomba-lomba membangun fasilitas layanan yang menggerakkan ekonomi. Keuntungan akan dirasakan oleh Pemkab Kutim dan masyarakat juga. Makanya keberadaan bandara itu sangat penting sekali di Kutai Timur ini,” tukas dia.

Adi menilai, sejauh ini usaha Pemkab Kutim memang sudah ada. Tapi tak maksimal, karena bandara satu-satunya yang ada saat ini di Kutim, yakni Bandara Tanjung Bara, hanya digunakan secara eksklusif.

“Bandara Tanjung Bara belum bisa digunakan untuk masyarakat luas. Hanya penumpang dari kalangan khusus saja yang mengunakan. Makanya saya sangat ingin pemerintah segera membangun bandara, paling tidak seperti Bandara Temindung Samarinda yang bisa beroperasi di Kaltim atau sampai Kaltara, itu sangat bermanfaat,” pungkasnya. (adv/ash)